Kemenpar Hapus Ratusan Akomodasi Ilegal dari Platform OTA

Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (Kemenpar) mengumumkan penertiban ratusan akomodasi pariwisata yang beroperasi tanpa izin sah. Per 1 Agustus 2026, sebanyak 259 unit akomodasi telah dihapus dari daftar penawaran di berbagai platform agen perjalanan daring (OTA) terkemuka. Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan standar legalitas dan kualitas layanan di industri pariwisata.

Juru Bicara Kemenpar, Imam Priyono, menjelaskan bahwa penghapusan ini merupakan bagian dari program pembinaan yang mewajibkan operator akomodasi melengkapi dokumen legalitas usaha. Dokumen yang dimaksud meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB), Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), Nomor Kegiatan Usaha (NKU), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Program penertiban ini melibatkan kolaborasi dengan sembilan platform OTA besar, yaitu Airbnb, Trip.com, Expedia, Traveloka, RedDoorz, Agoda, Booking.com, OYO, dan Tiket.com. Kemenpar sebelumnya telah memberikan batas waktu hingga 31 Juli 2026 bagi operator akomodasi untuk memenuhi persyaratan perizinan.

Dari sekitar 1.367 akomodasi yang masuk daftar delisting, sebanyak 397 listing telah berhasil menerbitkan izin usaha. Sementara itu, 195 listing lainnya tidak lagi ditemukan di platform OTA setelah proses identifikasi. Masih ada 515 listing yang saat ini dalam proses penghapusan, menjadi target Kemenpar berikutnya.

Bagi traveler Indonesia, kebijakan ini membawa dampak positif berupa peningkatan jaminan keamanan dan kenyamanan saat memesan akomodasi. Dengan dihapusnya akomodasi ilegal, pilihan yang tersedia di OTA akan lebih terverifikasi dan sesuai standar. Ini juga mendorong operator usaha untuk beroperasi secara transparan dan bertanggung jawab, demi ekosistem pariwisata yang lebih sehat.